Akuntansi zakat,infak, sedekah dan wakaf

Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat secara terminologi dalam bukunya

Nurhayati (2013:284) berarti aktivitas mem-

berikan harta tertentu yang diwajibkan Allah

SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu

untuk diserahkan kepada orang-orang yang

berhak. Menurut PSAK No. 109, zakat adalah

harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki

sesuai dengan ketentuan syariah untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya

(mustahiq).

1. Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat menurut Nurhayati

dan Wasilah (2013:290), yaitu:

a. Zakat jiwa/ zakat fitrah

Adalah zakat yang diwajibkan kepada

setiap muslim setelah matahari terbenam

akhir bulan ramadhan. Lebih utama di

bayar sebelum shalat ‘idul fitri, karena jika

bayar setelah shalat ied, maka sifatnya

seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad

SAW: “barang siapa mengeluarkan

setelah shalat ied, maka itu zakat yang

diterima. Dan barang siapa yang menge-

luarkan setelah shalat ied, maka itu

termasuk salah satu sedekah dari sedekah-

sedekah biasa.”(HR. Ibnu Abbas)

Seorang muslim wajib membayar zakat

fitrah untuk dirinya dan orang-orang 

dan pembantunya yang muslim. Akan

tetapi boleh bagi seorang istri atau anak dan

pembantu membayar zakat sendiri.

Menurut beberapa ulama, syarat wajib

zakat fitrah bagi fakir adalah adalah apabila

ia memiliki kelebihan makanan pokok dari

dirinnya sendiri dan orang lain yang

menjadi tanggungannya di malam dan pada

hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk

rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok

lainnya termasuk binatang ternak yang di

mamfaatkan, buku yang di pelajari ataupun

perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi jika

telah melebihi dan memungkinkan untuk

dijual dan dimanfaatkan untuk zakat fitrah,

maka membayar zakat fitrah hukumnya

wajib karna ia mampu membayarnya.

b. Zakat harta

Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayar

pada waktu yang tidak tertentu, mencakup

hasil perniagaan, pertanian, pertambangan,

hasil laut, hasil ternak, harta tamuan, emas

dan perak serta hasil kerja propesi, yang

masing-masing memiliki perhitungan sen-

diri-sendiri dan cukup nisab.

2. Penerima Zakat

Ada delapan golongan (asnaf) yang

berhak menerima zakat. Nurhayati dan Wasilah

(2013:306) menyebutkan antara lain:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mem-

punyai harta ataupenghasilan layak dalam

memenuhi keperluannya, baik untuk diri

sendiri maupun bagi mereka yang menjadi

tanggungannya. Fakir bisa kita anggap or-

ang yang tidak memiliki pekerjaan

(pengangguran).

b. Miskin

Mereka yang memiliki harta atau peng-

hasilan layak dalam memenuhi keper-

luannya dan orang yang menjadi tanggu-

ngannya, tetapi tidak sepenuhnya ter-

cukupi.

c. Orang yang mengurus zakat

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas

dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan

pengaturan administrasi dan keuangan

zakat. yaitu pendataan orang yang-orang

yang wajib zakat dan macam-macam zakat

yang diwajibkan baginya. Juga besar harta

yang wajib dizakatinya, kemudian menge-

tahui para mustahiq (penerima zakat),

berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan

mereka serta besar biaya yang dapat

mencukupi dan hal-hal lainnya yang perlu

ditangani misalnya pengadministrasian dan

pelaporan sumber dan kegunaan dana

zakat.

d. Mualaf

Mereka yang diharapkan kecenderungan

hatinya atau keyakinannya dapat bertam-

bah kepada islam atau niat jahat mereka

atas kaum muslim atau harapan akan ada

manfaat mereka dalam membela dan

menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Riqab (Budak)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin

memerdekakan dirinya, berhak mendapat

zakat sebagai uang tebusan. Dalam kontek

yang lebih luas, budak zaman sekarang

seperti tenaga kerja yang dianiaya dan

diperlakukan tidak manusiawi. Islam

mendorong dihapuskannya perbudakan di

dunia ini dengan berbagai cara. Salah

satunya dengan menggunakan dana zakat

untuk memerdekakan budak belian.

Walaupun sekarang perbudakan sudah

hilang, bukannya tidak mungkin di masa

yang akan datang akan muncul kembali

f. Orang yang berhutang (Gharimin)

Menurut Imam Malik, Syafi’i dan Hambali,

bahwa orang yang memiliki hutang terbagi

menjadi dua golongan, yaitu:

1) Orang yang mempunya hutang untuk

kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk

orang yang mengalami bencana seperti

terkena banjir, gempa bumi, 

syarat orang yang berhutang hendak-

nya ia mempunyai kebutuhan untuk

memiliki harta berutang untuk menaf-

kahi keluarganya yang dapat mem-

bayar utangnya, orang tersebut ber-

hutang dalam melaksanakan ketaatan

atau mengerjakan sesuatu yang

diperbolehkan syariat, hutangnya harus

dibayar waktu itu.

2) Orang yang mempunya utang untuk

kemaslahatan masyarakat, sebagian

ulama Syafi’i berpendapat, bahwa or-

ang yang berhutang untuk meramaikan

masjid, membebaskan tawanan, meng-

hormati tamu hendaknya diberikan

bagian zakat walaupun ia kaya, jika

kekayaannya itu dengan memiliki

benda yang bergerak buka uang.

g. Orang yang berjuang dijalan Allah (Fi

bilillah)

Manurut bahasa adalah setiap amal

perbuatan yang ikhlas dipergunakan untuk

ber-taqarrub kepada Allah SWT. Meliputi

segala amal kebaikan yang bersifat pribadi

maupun yang bersifat kemaslahatan.

h. Orang yang melakukan perjalanan (Ibnu

Sabil)

Manurut Ibnu Zaid: “ibnu sabil adalah

musafir, apakah ia kaya atau miskin,

apabila mendapat musibah dalam

bekalnya atau hartanya sama sekali tidak

ada, atau terkena sesuatu musibah atas

hartanya, atau ia sama sekali tidak

memiliki apa-apa, maka keadaan demikian

hanya bersifat pasti”. Islam mendorong

umatnya untuk bepergian dalam rangka

untuk mencari rezeki, mencari ilmu,

berperang di jalan Allah, dan melaksanakan

ibadah.

3. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat, infaq, dan

sedekah terdiri dari dua kelompok institusi,

yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk

oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat Bab II pasal 5 dan 17. Tuga

utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk

memungut dan mengumpulkan zakat, infaq,

dan sedekah dari masyarakat, kemudian me-

nyimpannya di Baitul Mall, setelah itu menya-

lurkannya ke masyarakat sesuai dengan

ketentuan syara’. Organisasi pengelola zakat

menurut Hertanto dan Teten (2001:6) adalah

institusi yang bergerak di bidang pengelola

zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan definisi

pengelola zakat menurut Undang-undang

nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengor-

ganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat. Dalam peraturan

perundang-undangan diakui adanya dua jenis

organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ).

4. Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa

akuntansi zakat adalah proses pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan

kaidah syariat Islam untuk memberikan

informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah

oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepen-

tingan. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal

pokok, yaitu penyediaan informasi, pengen-

dalian manajemen, dan akuntabilitas. Akun-

tansi zakat merupakan alat informasi antara

lembaga pengelola zakat sebagai manajemen

dengan pihak-pihak yang berkepentingan

dengan informasi tersebut. Bagi manajemen,

informasi akuntansi zakat digunakan dalam

proses pengendalian manajemen mulai dari

perencanaan, pembuatan program, alokasi

anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan

kinerja (Mahmudi, 2008).

Informasi akuntansi bermanfaat untuk

pengambilan keputusan, terutama untuk

membantu manajer dalam melakukan alokasi

zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat

digunakan untuk membantu dalam pemilihan

program yang efektif dan tepat sasaran.

Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif,

dan ekonomis akan sangat membantu dalam

proses alokasi dana zakat, infak, sedekah,

hibah, dan wakaf yang diterima (Mahmudi,

2008). Informasi akuntansi zakat juga dapat

digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja

lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal

ini diperlukan terutama untuk menentukan

indikator kinerja (performance indicator)

sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen

akan kesulitan untuk melakukan pengukuran

kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang

memadai. Indikator kinerja tersebut dapat

bersifat finansial maupun nonfinansial

(Mahmudi, 2008).

5. Perlakuan Akuntansi Zakat dalam

PSAK No.109

Perlakuan akuntansi zakat semuanya

sudah diatur oleh PSAK No.109 yang dibuat

oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang

berlaku efektif mulai per Januari 2012. Dalam

PSAK ini sudah diatur mulai dari Pengakuan

dan Pengukuran Dana Zakat, Infaq, dan

Shadaqah, Penyajian Zakat, Infak, dan Shada-

qah, serta Pengungkapan Zakat, Infaq, dan

Shadaqah. Adapun komponen laporan keua-

ngan yang harus dimiliki amil zakat dalam

PSAK No.109 yaitu, Neraca (Laporan Posisi

Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan

Perubahan Aset Kelolaaan, Laporan Arus Kas,

serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif, hal ini disebabkan karena kualitatif

berusaha menelaah fenomena sosial dalam

suasana yang berlangsung secara wajar atau

alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau

laboratoris. Jenis penelitian kualitatif yang

digunakan pada penelitian ini adalah studi

kasus. Menurut Yin (1996) dalam Muchtar

(2013:25) metode penelitian ini sangat cocok

digunakan untuk menjawab pertanyaan “how

atau why”. Penelitian ini memusatkan diri

secara intensif pada satu obyek tertentu (pene-

rapan akuntani zakat PSAK Syariah 109

terhadap LAZ dan BAZNAS) yang mempe-

lajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus

dapat diperoleh dari semua pihak yang

bersangkutan yang terkait dengan penyusunan

laporan keuangan sebagai tanggung jawab dari

LAZ dan BAZNAS terhadap para muzakki­-

nya, dengan kata lain data dalam studi ini

dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai

sebuah studi kasus maka data yang dikum-

pulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil

penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang

diselidiki, yaitu sudah menerapkan atau belum

laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ

maupun BAZNAS terhadap dasar atau

pedoman PSAK Syariah no.109.

Sumber data yang diperlukan pada

penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Menurut Muchtar (2013:25) data

primer adalah data yang dikumpulkan secara

langsung oleh peneliti sendiri. Data primer

merupakan sumber data yang diperoleh

langsung dari sumber asli (tidak melalui me-

dia perantara). Sumber data primer yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber

data yang mana akan diperoleh dari wawancara

langsung terhadap orang (key informan) yang

terkait dalam penyusunan laporan keuangan

tersebut. Data sekunder menurut Muchtar

(2013:26) merupakan sumber data penelitian

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya

berupa bukti tertulis, catatan atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip (

tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

data sekunder yang berasal dari LAZ LMI

Cabang Sidoarjo dan BAZNAS Kabupaten

Sidoarjo itu sendiri yang berupa laporan keua-

ngan beberapa tahun terakhir serta dokumen-

dokumen pendukung dalam pembuatan laporan

keuangan tersebut. Terkait dengan teknik

pengumpulan data, yang dilakukan peneliti

adalah:

1) Melakukan kegiatan observasi secara

langsung di LAZ LMI Sidoarjo serta

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo untuk

mendapatkan data dan informasi penting

untuk tujuan penelitian

2) Melakukan wawancara terstruktur dengan

key informan di LAZ LMI Cabang Sidoarjo

maupun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

dengan cara memberikan sejumlah perta-

nyaan untuk mendapatkan data dan

informasi secara lengkap sesuai dengan

rumusan masalah

HASIL & PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun

LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI)

Cabang Sidoarjo sebenarnya sudah mengetahui

adanya PSAK 109 yang telah dikeluarkan oleh

IAI tentang akuntansi zakat dalam pelaporan

keuangan yang bertujuan untuk menstandartkan

bentuk laporan keuangannya, namun kedua

belah pihak masih menganggap PSAK tersebut

sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam

proses pembuatan laporan keuangan mereka,

dan masing-masing baik itu BAZNAS Kabu-

paten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga

Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo

dalam menyusun laporan keuangan mereka

menggunakan model manual dan sederhana,

walaupun begitu tetap memenuhi persyaratan

mereka sebagai amil zakat, yaitu transparan dan

bertanggung jawab atas dana muzakki yang

masuk ke amil zakat mereka serta penya-

lurannya dan mereka melaporkan setiap bulan

serta mengirimkan laporan keuangan tersebut

dikirimka ke para muzakki yang telah

berpartisipasi dalam amil zakat mereka.

Laporan keuangan yang telah dibuat oleh

masing-masing baik itu BAZNAS Kabupaten

Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen

Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo telah diaudit oleh

pihak internal maupun eksternal, dan laporan

yang telah dibuat dianggap wajar dan cukup

baik oleh para auditornya, sehingga para

masing-masing pihak menganggap bahwa

laporan keuangan mereka bisa diterima dan

cukup transparan, sehingga memenuhi persya-

ratan mereka sebagai amil zakat yang me-

ngelola dana ZIS.